Komisi XI DPR akan segera membentuk Panja PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) guna membahas secara tuntas persoalan di tubuh BPUI.

              Hal tersebut mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan Raker dengan Plt Gubernur BI Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung Nusantara I, Rabu, (25/11).                   

              "Kita harus segera membuat Panja BPUI karena berdasarkan Due Diligence kita harus mengungkap terlebih dahulu persoalan internal BPUI sehingga nantinya Mereka bisa lebih lugas dan lancar dalam memberikan pelayanan,"kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi.                    

              Menurut Qosasi, kita jangan terlambat dalam mengambil keputusan terkait persoalan Askrindo. sementara untuk BPUI akan dibahas dalam Panja. "melalui cara ini KUR dapat segera meningkat nantinya,"katanya. 

              Dia menambahkan, DPR akan menargetkan 1 bulan selesai untuk persoalan BPUI. "Jadi akan segera tuntas pada masa sidang berikutnya,"paparnya.

              Wakil Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng menegaskan, harus ada deadline terkait persoalan divestasi terhadap dua anak perusahaan BI. Karena itu, 1 bulan harus sudah segera tuntas. "Panja akan bekerja pada awal masa sidang berikutnya artinya bulan februari harus sudah ada keputusan,"terangnya.                   

              Melchias mengatakan, faktor denda harus dikeluarkan dari perhitungan nilai wajar. "Ini akan lebih fairness dan faktor pajak juga akan ada situ,"katanya.                   

              Sadar Subagyo dari Fraksi Gerindra mendesak pemerintah segera menghapuskan bunga utang BPUI sehingga begitu dihibahkan menjadi bersih dan mereka dapat lebih konsentrasi dalam membangun lembaga tersebut. 

              Sementara Nusron Wahid (F-PG) mengatakan dirinya setuju utang BPUI sebesar Rp 250 Miliar menjadi PMN.  Selain itu, tegas Nusron, persoalan Rekening Dana Investasi (RDI) juga sudah lama dibahas di Komisi karena itu jangan hanya dilakukan di BPUI saja tetapi harus paralel dengan BUMN yang ada. "Kita perlu ada rumusan parameter terhadap BUMN di Indonesia, khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak,"katanya.                   

              Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BPUI memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp 1,2 triliun untuk dana rekening investasi dengan rincian utang pokok sebesar Rp 250 miliar serta bunga dan denda sebesar Rp 950,18 miliar. "Ini sudah lama macet dan tidak bisa dibayar oleh Bahana," ujar Sri Mulyani.                    

              Menurut Sri, utang bunga dan denda yang berjumlah Rp 950,18 miliar tersebut akan menjadi cicilan utang dengan masa tenggang selama 20 tahun.                     

              Sementara, untuk Hibah PT Askrindo, Sri Mulyani menjelaskan permasalahannya tidak begitu kompleks seperti BPUI, karena pemerintah telah memiliki saham mayoritas sebesar 82,4% dan BI hanya sebesar 17,6%. Apalagi  pemerintah telah melakukan penambahan modal sebesar Rp 250 miliar dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR).(si)